Welcome  .....  Selamat Datang  .....  Horas  .....  Mejuah-juah  .....  Ya'ahowu  .....  Media Online Masyarakat Sumut  .....  Media - Iklan dan Promosi Provinsi Sumatera Utara  ..... 

Abstraknya UU Parpol Baru

Jakarta (Media-SMS) Baru saja diundangkan, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik langsung menuai gugatan. UU perubahan atas UU nomor 2 tahun 2008 itu dinilai abstrak dan menjadi batasan bagi warga Indonesia yang ingin memperjuangkan bangsanya.

Hal itu diungkapkan mantan Menteri Hukum dan Kehakiman Yusril Ihza Mahendra. Ia mengakatan, butuh mekanisme dan pengkajian dalam menyusun UU parpol yang lama dan mengganti yang baru. Verifikasi parpol disahkan sebagai syarat-syarat parpol dalam keikutsertaanya pada Pemilu mendatang. Apabila syarat itu sudah terpenuhi maka akan sah menurut badan hukum.

“Ini sesuatu yang abstrak, suatu legal entity,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima matanews.com di Jakarta, Selasa 26 April 2011.

Yusril merupakan ahli pemohon dari 18 parpol yang merasa keberatan atas UU tersebut, terkait verifikasi ulang partai politik. Menurutnya, pasal 51 ayat 1 terkait verifikasi ulang partai baik partai lama maupun baru dalam kesertaanya pada pemilu 2014, telah membatasi hak warga untuk mendirikan organisasi dalam rangka membangun reformasi demokrasi.

“Sejak orde baru sampai reformasi hak warga negara dalam pembangun demokrasi masih saja dibatasi. Sejak orde baru sampai masa reformasi. Undang-undang nomor 3/75 membatasi parpol 2 dan satu golongan karya yang sejak sesungguhnya parpol. Reformasi membangun demokrasi mendirikan organisasi, yang harus kita ingat adalah bahwa partai politik didirikan semudah-mudahnya oleh WNI,” jelasnya.

Ketentuan-ketentuan dalam UU parpol, nilainya, sebagian masih ada yang rancu. Yusril mencontohkan, dalam pasal 51 ayat 1 disebutkan parpol yang berbadan hukum tetap diakui keberadaannya, secara de jure atau de fackto. Perumusan ini begitu tidak jelas apa artinya tetang diakui tersebut.

“Apa maksud diakui keberadaanya itu, tidak jelas. Ketentuan dalam pasal undang-undang yang diuji tidak banyak mengandung kejelasan arti, filosofis,” katanya.

UU No 2/2011 memang menuai kontroversi. Sedikitnya ada 18 partai yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar mencabut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Ke-18 parpol yang menggugat tersebut adalah peserta pemilu 2009 lalu yang tidak mendapatkan kursi di parlemen, yakni, Partai Persatuan Daerah (PPD), PBB, PDS, PKPI, PDP, PPPI, Patriot, PNBKI, PPI, PMB, Pelopor, PKDI, PIB, PPDI, PKPB, PDK, Merdeka, dan PSI.

Salah satu kuasa hukum pemohon Suhardi Somomoeljono menyatakan pihaknya memohon kepada majelis untuk menyatakan UU No. 2/2011 bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945. Beberapa alasan yang diungkapkan pihak pemohon terkait gugatan UU tersebut adalah proses pembuatan UU itu, tidak melibatkan pihak-pihak terkait saat disosialisasikannya UU tersebut.

Dalam UU itu, lanjutnya, telah terjadi pelanggaran hak konstitusi terhadap partai peserta pemilu 2009. Karena bagi yang tidak lolos parliamentary treshold, harus kembali melakukan verifikasi untuk mengikuti pemilu 2014 mendatang. Khusus Pasal 51 ayat 1 yang mengatur perihal verifikasi, menyebabkan pemohon terampas hak demokrasinya. Artinya, parpol non parlemen tidak bisa ikut pemilu, karena syaratnya memberatkan.

Salah satu proses verifikasi yang dianggap berat adalah perlunya dibuka kantor perwakilan parpol di 50 persen kecamatan di seluruh Indonesia. Proses ini akan menghabiskan biaya yang sangat mahal. Ini sangat membebankan parpol. Sementara kecamatan ada 6.000, artinya jika 50 persen, berarti 3.000 kecamatan harus ada pengurus partai. (mut/*bmncj)

Sebarluaskan:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Print

Fasilitas Komentar Ditutup.

<<-- MEDAN -- PEKANBARU -- PERAWANG -- BANGKINANG -- KERINCI -- JAMBI -- DUMAI -- SIBOLGA <<--