Welcome  .....  Selamat Datang  .....  Horas  .....  Mejuah-juah  .....  Ya'ahowu  .....  Media Online Masyarakat Sumut  .....  Media - Iklan dan Promosi Provinsi Sumatera Utara  ..... 

Lima Daerah Kabupaten/Kota Terindikasi Penyimpangan APBD

Medan-Kelima daerah kabupaten/kota di Sumut, Medan, Siantar, Binjai, Langkat, Nias saat ini terindikasi tindak pidana korupsi akibat praktek penyimpangan penggunaan keuangan negara, khususnya dana pembangunan dari Anggaran Pendapatan & belanja daerah (APBD).“Dalam tiga tahun belakangan ini, BPK RI Perwakilan Sumut Odji Huziat,menemukan indikasi tindak pidana korupsi di lima daerah (kabupaten-kota) di Sumut dengan 10 poin temuan. Kami (BPK Sumut) telah merekomendasikan temuan itu untuk diproses lanjut oleh pihak penegak hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa di antaranya sudah ada putusan, dan sebagian masih dalam proses,” katanya kepada pers di Medan, Selasa (19/10).

Dia mengutarakan hal itu usai acara penandatanganan naskah kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) antara BPK Sumut dengan DPRD se-Sumut dari sejumlah daerah kabupaten/kota. Hadir pada acara itu antara lain anggota V BPK RI Sapto Amal Amandari selaku pejabat BPK Pusat (Jakarta) yang menyaksikan penandatanganan, Wakil Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin, Ketua DPRD Kota Medan Amiruddin, dan sejumlah unsur pimpinan DPRD Kabu paten-kota, plus utusan sejumlah Bupatindan Walikota.

Naskah kesepakatan bersama (MoU) itu merupakan realisasi hubungan kerja antara BPK RI Perwakilan Sumut dengan DPRD se-Sumut dalam pelaksanaan penyerahan hasil BPK kepada DPRD setempat. Pada naskah itu antara lain diatur dan ditetapkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diserahkan kepada DPRD itu adalah LKPD, laporan keuangan BUMD, LHP kinerja aparat/pejabat daerah, dan LHP program tujuan tertentu.

Namun, pihak BPK terkesan ‘menyembunyikan’ butir-butir ‘MoU’ tersebut karena tak bersedia memaparkan secara rinci isi kesepakatan bersama tersebut. Sehingga, MoU itu terdiri dari berapa pasal, apa saja bunyinya, sampai kapan masa berlakunya, siapa saja yang menandatangani, sama sekali tak terpublisir dan tidak transparan.

Melalui rilis atau siaran pers yang dibagi seusai acara penandatanganan MoU itu, pihak BPK Sumut hanya menyebutkan hal-hal yang bersifat normatif belaka atas isi MoU tersebut. Misalnya, soal peranan DPRD seusai kewenangannya harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, hasil pemantauan untuk penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, serta evaluasi atas LHP akuntan publik.(r)

Sebarluaskan:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Print

Fasilitas Komentar Ditutup.

<<-- MEDAN -- PEKANBARU -- PERAWANG -- BANGKINANG -- KERINCI -- JAMBI -- DUMAI -- SIBOLGA <<--